Nasib Guru Honorer di Tengah Pandemi COVID-19

1 min read

Pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai lapisan ekonomi masyarakat turut memberi dampak pada penghasilan guru honorer sehari-hari yang biasanya dapat mengandalkan pendapatan bulanan. Kini guru-guru honorer harus mampu memutar otak untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengaku sudah melakukan ragam upaya untuk membantu guru honorer selama pandemik. Salah satunya dengan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut telah diatur dalam Permendikbud 19/2020 tentang perubahan atas Permendikbud 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Menurut Iwan, Permendikbud tersebut diperuntukkan untuk menghapus Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTKK) sebagai salah satu syarat guru honorer menerima gaji dari penggunaan BOS. Kemendikbud telah memberikan diskresi kepada masing-masing kepala sekolah terkait penggunaan BOS untuk guru honorer.

“Permendikbud sebelumnya pembayaran gaji guru honorer 50 persen dari dana BOS. Karena pandemik COVID-19, kepala sekolah dibebaskan menggunakan BOS sesuai kebutuhan pembayaran,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mencatat persoalan nasib guru honorer/kontrak terdampak efek domino COVID-19 terjadi di beberapa daerah, semisal Pulau Jawa, Sumatera, hingga NTT.

Menurut Satriwan, guru-guru tersebut sebagian besar mengajar untuk sekolah swasta. Sehingga ia mendesak Kemendikbud untuk tidak hanya mengandalkan BOS sebagai solusinya. Melainkan perlu insentif lain di luar dana BOS. “Karena dana BOS bukan hanya untuk gaji guru honorer saja. Tapi demi kelengkapan dan kebutuhan sekolah. Guru honorer mestinya berhak dapat Dana BANSOS selama pandemi,” ujarnya.

Persoalan nasib guru honorer kian rentan, sebagai akibat ketidakmampuan pihak yayasan atau sekolah swasta dalam memenuhi upah mereka. Hal itu pun sebagai efek kelanjutan dari ketidakmampuan orangtua siswa dalam membayar secara penuh SPP, karena perekonomian orangtua pun terdampak COVID-19.

“Sudah lama kami meminta bantuan pada pemerintah pusat dan daerah. Intervensi pusat dan daerah wajib berupa insentif pada sekolah swasta yang finansialnya guncang,” katanya.

PPDB KABUPATEN JOMBANG SUDAH DIBUKA, BURUAN SIAPKAN DIRIMU!

Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jombang sudah dibuka untuk umum. Pemerintah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan tersebut. Mulai dari sistem...
Ima Ruhma
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *