KPAI : Kurikulum Pendidikan Harus Menyesuaikan Pandemi COVID-19

1 min read

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan agar pemerintah menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Usul dari KPAI adalah pembukaan tahun ajaran baru dapat dilakukan di bulan Juli, namun skenario pembelajaran tatap muka masih harus menunggu pandemi ini benar benar reda dan teratasi.

“Dalam hal untuk memastikan anak tetap belajar secara optimal, pemerintah agar melakukan langkah-langkah strategis melalui menyederhanakan kurikulum dengan menyesuaikan kondisi anak dalam situasi COVID-19,” kata Ketua KPAI Susanto, dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020).

Selain itu KPAI mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring. Sebagai contoh, di Provinsi Papua, terdapat 608.000 siswa yang tidak terlayani pembelajaran daring mencapai 54%.

KPAI juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan sebagian dana desa untuk optimalisasi layanan pendidikan anak di desa, terutama anak usia sekolah yang terkendala akses layanan pendidikan. Sementara itu, KPAI juga menganjurkan agar pelaksanaan tahun ajaran baru di pesantren maupun sekolah berbasis asrama dapat dimulai sesuai jadwal, tetapi pembelajaran tatap muka diminta ditunda hingga situasi pandemi COVID-19 mereda.

“Hal ini karena situasi dan kondisi pesantren rentan terdampak dan berpotensi menimbulkan klaster baru. Apalagi menurut Kementerian Agama RI jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak yaitu 28.194 Pesantren dengan jumlah santri 18 juta anak, dan didampingi 1,5 juta guru. Sementara dari jumlah tersebut, 5 juta santri mukim. Hal ini juga berlaku bagi satuan pendidikan berbasis asrama lainnya,” ujar Susanto.

Di masa Pandemi ini anak cenderung mengakses dunia digital dengan alasan belajar online. Maka dari itu pemerintah dihimbau agar tetap memantau situs dengan konten negatif yang mungkin akan diakes oleh anak. Misalkan saja pornografi, radikalisme, ataupun konten kekerasan lainnya. Diharapkan pemerintah mendorong munculnya konten konten positif untuk anak selama masa pandemi ini dan seterusnya.

Peran pemerintah tetap tidak lengkap tanpa peran orang tua. Orang tua diharpkan memantau proses belajar daring anak yang dilakukan setiap harinya. Komunikasi yang baik adalah salah satu kunci dari keberhasilan pemantauan ini.

“Mengingat rumah menjadi pusat aktivitas anak, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait agar mengedukasi orang tua agar terus memberikan pengasuhan terbaik, berkoordinasi dan bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk pemenuhan hak pendidikan anak, mendampingi anak dalam mengakses internet, serta mengedukasi anak dengan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19,” sambungnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per tanggal 30 Mei 2020, terdapat 1.851 kasus COVID-19 pada usia anak. Berdasarkan data tersebut KPAI menilai diperlukan evaluasi secara menyeluruh baik aspek pencegahan maupun penanganan melalui sinergi Kementerian/ lembaga terkait agar perlindungan anak dalam masa COVID-19 dapat terlaksana secara optimal.

PPDB KABUPATEN JOMBANG SUDAH DIBUKA, BURUAN SIAPKAN DIRIMU!

Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jombang sudah dibuka untuk umum. Pemerintah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan tersebut. Mulai dari sistem...
Ima Ruhma
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *