Gambaran Perkuliahan saat New Normal Diterapkan di Yogyakarta

1 min read

Yogyakarta – Penataan ruang perkuliahan di tengah pandemi Covid-19 merupakan kewenangan dari masing-masing perguruan tinggi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah V, mengatakan DIKTI wilayah V sifatnya hanya memberikan arahan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.

Sekretaris LLDIKTI Wilayah V Bhimo Widyo Andoko mengatakan jika untuk penataan ruang kuliah sepenuhnya adalah otonomi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta.

“Kami dari dari LLDIKTI wilayah V hanya memberikan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Bimo.

Arahan tersebut misalnya, untuk masuk ke Yogyakarta mahasiswa diharapkan mendapatkan surat keterangan sehat atau bebas Covid-19, yang diatur oleh pemerintah daerah dan pusat.

Lebih lanjut, LLDIKTI wilayah V mendorong tiap perguruan tinggi untuk mencermati dengan sangat hati-hati terkait pandemi Covid-19 agar bisa mengantisipasi dampak terhadap PMB dan juga mahasiswa yang ada.

Dalam menyikapi keadaan pandemi Covid-19, LLDIKTI wilayah V melaksanakan kegiatan sharing dan koordinasi bersama seluruh perguruan tinggi di DIY dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Melalui kegiatan ini semua perguruan tinggi di DIY sepakat dan telah melaksanakan protokol kesehatan dengan mengeluarkan surat edaran dan penyediaan hand sanitizer di berbagai tempat umum di kampus dan penyemprotan desinfektan,” ujar Kepala LLDIKTI Wilayah V untuk periode 2019–2023 Didi Achjari.

Setiap ruang kelas, diberikan hand sanitizer dan penataan ulang kelas agar terdapat jarak antar mahasiswa. Selain itu, juga dilakukan penyemprotan desinfektan di ruang ruang kelas dan ruang berkumpul lainnya.

“Banyak pula perguruan tinggi melalui mahasiswanya membuat alat pelindung diri serta sensor suhu tubuh, dan portable hand sanitizer,” ujar Didi.

Didi Achjari sebelumnya juga mengatakan pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap penerimaan mahasiswa baru (PMB). Khususnya terhadap perguruan tinggi swasta (PTS). “Ada dua faktor utama yakni, pertama tidak adanya ujian nasional di tahun 2020. Hal ini mengakibatkan tidak adanya standar kelulusan yang bisa dipakai sebagai salah satu dasar penerimaan mahasiswa baru,” ujar Didi.

Kedua, lanjut Didi, adanya pembatasan transportasi dan mobilitas publik. Adanya kedua faktor tersebut mendorong perguruan tinggi swasta untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan membuat cara penerimaan mahasiswa baru yang berbasis daring dan nilai rapot.

“Penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta adalah otonomi tiap kampus. Tiap perguruan tinggi swasta bisa membuat aturan sesuai dengan kondisi masing-masing terkait dengan PMB,” tutur Didi.

PPDB KABUPATEN JOMBANG SUDAH DIBUKA, BURUAN SIAPKAN DIRIMU!

Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jombang sudah dibuka untuk umum. Pemerintah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan tersebut. Mulai dari sistem...
Ima Ruhma
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *